IMPLIMENTASI SISTEM SYARIAH DALAM PERLAKUAN PENDAPATAN JASA SIMPAN PINJAM SERTA IMPLIMENTASINYA TERHADAP PEROLEHAN SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Tahun 2008

Posted on 23 Mei 2009. Filed under: Uncategorized |

OLEH:
IMAM GHOZALI, SE

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta saling menguntungkan semua pihak yang berkecimpung dalam dunia ekonomi tersebut, namun hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena sistem ekonomi dan pelaku ekonomi itu sendiri.
Selama ini sitem ekonomi yang dikembangkan di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya adalah sistem ekonomi libralisme, dimana oleh pihak-pihak eropa sebagai penggagas sistem ekonomi ini menemukan banyak kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalah baru akibat penerapan sitem ekonomi tersebut.
Sebut saja dunia perbankan/lemba keuangan non bank yang keseharianya, berkaitan dengan urusan pengumpulan dana dan peminjaman kembali dana yang terkumpul tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah simpan pinjam termasuk juga di dalamnya adalah Koperasi, dimana selama ini Bank/lemba keuangan non bank/koperasi menganut sistem bunga, yang disatu sisi hanya bisa menguntukan satu pihak saja, sehingga terjadinya banyak ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan dana tersebut. Sepantasnyalah sistem ekonomi Indonesia ini melirik sistem ekonomi yang mampu berbuat adil bagi individu-individu yang berkecimpung dalam dunia tersebut.
Bank/lembaga keuangan non bank syaria’h mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.Berangkat dari sini, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari’ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.
Sistem Ekonomi yang menganut sitem syariah (Islam) merupakan opsi yang tepat yang perlu mendapat perhatian serta dukungan besar baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam ekonomi. Karena di samping Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam, dalam sistem ekonomi syariah juga diusung model bagi hasil yang adil baik bagi pemegang modal (investor) maupun pengelola dari modal tersebut, sehingga terdapatnya rasa keadilan antara dua pihak tersebut yang selama ini merasa terabaikan. (Adi Warman, 2004).
Koperasi merupakan salah satu contoh kecil yang perlu diarahakan ke sistem syariah, karena keberadaan koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat hingga saat ini terbukti masih diperlukan, utamanya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan unit – unit usaha kecil dan menengah yang pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat kecil yang selama ini hanya lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hasil Survei Usaha Tertintegrasi (SUSI) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber – sumber permodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga / famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM atau 30,01 persen, koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM atau 3,94 persen, selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM atau 28,39 persen; perbankan sebanyak 361.688 UKM atau 16,97 persen; keluarga/famili sebanyak 350.419 UKM atau 16,44 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM atau 3,51 persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM atau 0,75 persen. (www.depkop.go.id, 2005)
Masalah pokok yang masih dihadapi oleh koperasi adalah rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi. Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sampai saat itu masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76 persen dari koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut, hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48 persen yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) dan pembagian SHU secara adil dan manusiawi.
Kegiatan lain yang perlu dilaksanakan oleh koperasi guna keluar dari permasalah di atas adalah mengkaji-ulang implementasi kegiatan kemitraan pola subkontrak yang dirasakan masih mengalami kendala, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, di gantinya pola pembagian SHU secara konvesional dengan pola syariah guna memeratakan pembagian hasil usaha koperasi secara adil bagi setiap individu-individu yang berkecimpung di dalamnya. Dimana diketahui Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara koperasi dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
Salah satu bukti keberhasilan lembaga keuangan dengan pola syariah adalah Lembaga intermediasi keuangan (simpan-pinjam) syariah yang disingkat LKS, baik itu berbentuk perbankan, maupun lembaga keuangan mikro (BMT, BQ, Kopsyah), berkembang pesat. Perbankan syariah dengan syarat ketat untuk pendiriannya menjadi alternatif sistem bukan lagi alternatif agama (Republika on-line, 13 Juni 2007).
Begitu pula yang tejadi di Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara, yang telah banyak membantu masyarat dalam pemberian kredit bagi anggota maupun masyarakat sekitar, dengan pola perhingan menganut sistem ekonomi syariah.
Sumber dana pengoperasian Koperasi Katala PT.Newmont unit simpan pinjam itu sendiri erasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, pendapatan bunga, pengumpulan piutang, pendapatan lain dan pemberian pinjaman Bank Syariah Mandiri melalui Koperasi Katala PT. Newmont.
Persyaratan kredit yang diberikan atau diberlakukan oleh unt simpan pinjam tidaklah begitu ketat, hanya dasar kepercayaan adalah yang paling utama, disamping sudah berstats sebagai anggota dan siap untuk menabung pada umumnya yang menjadi anggota unit simpan pinjam ini adalah para karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara.
Mengenai kapasitas dana yang dimilikinya dalam arti persediaan jumlah kas untuk operasi usahanya tidak ditentukan seberapa jumlahnya. Namun dana untuk kegiatan operasi tersebut umumnya berasal dari tabungan anggota dan dari pengumpulan piutang setiap bulannya serta kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan Koperasi Katala PT. Newmont untuk pemberian pinjaman pada anggotanya dapat terpenuhi. Untuk menjamin keamanan pemberian pinjaman Bank Syariah Mandiri melalui Koperasi Katala PT. Newmont perlu adanya sistem dan prosedur yang memadai.
Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan koperasi dari daerah. Kabupaten/kota yang pada tahun 2003 belum sempat melaporkan ke propinsi, pada tahun 2004 sudah dapat melaporkan, sehingga berdampak adanya peningkatan yang cukup signifikan.
Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi periode 2003 – 2004 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Dengan perkembangan jumlah anggota sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen, modal sendiri meningkat sebesar Rp. 2.569.464,34 juta atau 27,28 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah modal sendiri terbesar adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan sebesar Rp. 102.934,00 juta atau 186,91 persen; Propinsi Kalimantan Barat dengan peningkatan sebesar Rp. 76.286,74 juta atau 132,76 persen dan Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan sebesar Rp. 1.204.667,02 juta atau 110,28 persen.
Propinsi yang mengalami penurunan modal sendiri adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar Rp. 54.688,21 juta atau 75,98 persen; Propinsi Bengkulu dengan penurunan sebesar Rp. 27.944,37 juta atau 46,14 persen; dan Propinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar Rp. 104.844,00 juta atau 44,99 persen. Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru masuk menjadi anggota. Gambaran tersebut terlihat pada propinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Implementasi sistem syariah dalam perlakuan pendapatan simpan pinjam dan implementasi sistem syariah terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan di bahas yaitu:
“Bagaimana implementasi sistem syariah dalam perlakuan pendapatan simpan pinjam dan implementasi sistem syariah terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara”
1.3. Tujuan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi sistem syariah dalam perlakuan pendapatan simpan pinjam pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara
2. Untuk mengetahui implementasi sistem syariah terhadap perolehan SHU pada Koperasi KATALA PT Newmont Nusa Tenggara
1.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat dilakukan penelitian ini adalah:
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pimpinan dan karyawan Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara
2. Secara teoritis Ilmiah sebagai media penerapan ilmu yang telah peneliti dapatkan di bangku kuliah guna bersama membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini
1.4. Identifikasi dan Klasifikasi Variabel
1.4.1. Klasifikasi Variabel
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka variabel-variabel yang dapat diklasifikasina sebagai berikut:
1. Implementasi sistem syariah
2. Perlakuan Pendapatan Simpan Pinjam
3. SHU
1.4.2. Klasifikasi Variabel
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka variabel yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:
1. Variabel Independent
Yaitu variabel yang tidak tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Independent adalah Implementasi Sistem Syariah
2. Variabel Dependent
Yaitu variabel yang tergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah Perlakuan Pendapatan Simpan Pinjam dan Perolehan SHU.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Hampir di seluruh dunia orang mengenal koperasi walaupun perdefinisi koperasi dipahami dengan cara yang berbeda-beda, tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik. Ia tidak hanya dianggap berbeda dari perusahaan perseorangan yang berbentuk CV, tapi yang dianggap tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sekumpulan orang seperti Firma dan Perseroan Terbatas (PT).
Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Tetapi yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah sebagai bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula
2. Prinsip Koperasi
Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
· Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
· Pengelolaan dilakukan secara demokratis
· Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)
· Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
· Kemandirian
· Pendidikan perkoprasian
· kerjasama antar koperasi
3. Jenis-Jenis Koperasi menut UU No. 25 Tentang Perkoperasian
Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.
· Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
· Koperasi Konsumen
Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi
· Koperasi Produsen
Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya

· Koperasi Pemasaran
Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya
· Koperasi Jasa
Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.
4. Sumber Modal Koperasi
Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:
· Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
· Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
· Dana Cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
· Hibah
Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.
b. Modal Pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
· Anggota dan calon anggota
· Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
· Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
· Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Tujuan Koperasi
Sebagaimana telah disinggung berulang kali dalam bab-bab sebelumnya, tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.
Dalam konteks Indonesia, mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 25/1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
.
Berdasarkan bunyi Pasal 3 UU No. 25/1992 itu dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut :
1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
3. Turut serta membangun tatatnan perekonomian nasional.
Dengan ketiga tujuan tersebut mudah dimengerti bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini. Tapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional
2.2. Jasa Simpan Pinjam
Jasa Simpan Pinjam dalam koperasi adalah merupakan Keuangan Mikro. Sementara Keuangan Mikro merupakan alat vital untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan .masyarakat pedesaan (Community Social Responsibility Development). Karena itu koperasi adalah soko guru pembangunan pedesaan. Untuk itulah PNM membantu Induk Koperasi seperti IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam) dengan membentuk PNM-IKSP bagi system keuangan koperasi yang menggunakan konsep konvensional dan Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) dengan membentuk PNM-BMT (Baitul Maal waf Tamwil) bagi yang menggunakan system syariah dan PNM-lnkopwan (Induk Koperasi Wainta) khusus untuk perempuan. Badan hukum koperasi memang sengaja di gunakan oleh PNM dalam menjalankan Visi dan Misinya agar terwujud Demokrasi Ekonomi (Kerakyatan, Kemandirian dan Kemartabatan).
2.3. Sistem Ekonomi Syariah
1. Pengertian
Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.
Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah
2. Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional
Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim[1], ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan[4]. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.
3. Ciri Khas Ekonomi Syariah
Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi[5]. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:
a. Kesatuan (unity)
b. Keseimbangan (equilibrium)
c. Kebebasan (free will)
d. Tanggungjawab (responsibility)
Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi[2]. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti “kelebihan”[6]. Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275[7] disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba[8] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[9]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2.4. Sistem Perbangkan Syariah
1. Landasan Hukum Pendirian
Undang-undang No 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 dijelaskan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Jadi landasan hukum bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, yaitu Undang-undang No 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank islam terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam semua aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Ayat-ayat Alquran yang melandasi prinsip ini di antaranya; “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah ayat 275) dan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa ayat 29).
Dari ayat-ayat tersebut di atas, selain menghindari transaksi berbasis bunga, maka transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan bank syariah, namun jika kita meneliti kembali pokok-pokok syariah di mana kaidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (maysir), dan tipu-menipu/menyembunyikan sesuatu (gharar).
3. Fungsi Bank
Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi bank syariah ini yang menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang bersangkutan. Fungsi bank syariah ada 4 (empat) yaitu fungsi manager investasi, fungsi investor, fungsi sosial dan fungsi jasa keuangan (perbankan).
Bank konvensional menjalankan fungsinya sebagai intermediary dalam pengelolaan uang antara pihak surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Dari fungsi tersebutlah bank konvensional memperoleh pendapatan.
Secara sederhana dan gamblang dapat dikatakan bahwa kegiatan utama sebuah bank konvensional ialah menerima simpanan dari masyarakat dengan bunga tertentu misalnya 13 persen per tahun, kemudian meminjamkannya kepada orang lain dengan tingkat bunga yang lebih besar (OHC + risiko + keuntungan yang diharapkan) misalnya di atas 17 persen per tahun. Dari selisih (spread) tingkat suku bunga itulah bank konvensional yang menjadi keuntungan, dan inilah fungsi utama bank konvensional.
Bank syariah merupakan manager investasi bagi pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung). Besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan bank syariah bukanlah suatu indikasi pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh langsung akan hasil yang diterima oleh pemilik dana. Besarnya porsi pembagian pendapatan dikenal dengan nisbah/porsi, tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan dibagikan (Profit sharing) dan sangat tergantung pada pendapatan penyaluran dana yang benar-benar diterima secara cash basis oleh bank syariah. Dengan kata lain, pendapatan tersebut sangat tergantung pada Kualitas Aktiva Produktif (pembiayaan seperti Akad jual-beli, bagi hasil dan sewa) yang telah dilakukan.
4. Operasional
Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana konvensional. Bank konvensional memberikan imbalan kepada para deposannya dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan di muka, yang tidak dipengaruhi oleh risiko atau masalah yang dihadapi oleh bank konvensional sedangkan imbalan pemilik dana (shahibul maal) bank syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib). Bank syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah (nominal) yang telah ditentukan di depan, yang ditentukan hanyalah nisah/porsi bagi hasil.
Dalam operasionalnya, produk-produk simpanan pada bank syariah sama dengan konvensional yang juga menggunakan perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan dengan mempergunakan persentase. Bedanya, sistim perbankan konvensional persentase bunga besarnya ditetapkan di depan sebelum usaha dimulai, sedangkan sistim syariah, persentase yang merupakan besaran bagi hasil usaha diperoleh setelah pekerjaan dilakukan dan memperoleh hasil usaha.
Perbankan Konvensional dalam hal penyaluran dana hanya dikenal akad kredit yang terdiri atas berbagai macam jenis skim kredit, tergantung tujuan penggunaan dan jangka waktunya, sedangkan perbankan syariah dikenal sebagai pembiayaan, akad-akad yang popular, di antaranya Murabahah, Salam, dan Istishna (prinsip jual-beli), Mudharabah dan Musyarakah (prinsip bagi hasil), dan Ijarah (prinsip sewa).
Penyaluran dana pada bank syariah mempertimbangkan kehalalan usaha selain tingkat keuntungan sektor usaha tersebut. Sedangkan bank konvensional disalurkan pada sektor usaha yang menguntungkan, aspek kehalalan tidak menjadi pertimbangan utama.
5. Aspek Hukum Produk
Pembuatan akad/kontrak dan aspek legalitas produk-produk simpanan maupun penyaluran bank syariah didasarkan pada hukum positif dan syariah islam sedangkan bank konvensional hanya berdasarkan pada hukum positif . Demikian pula lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank, Bank syariah menggunakan Badan Arbitrase Nasional di samping Peradilan Negeri, sedangkan bank konvensional hanya menggunakan Peradilan Negeri.
Dari 5 (lima) aspek yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa konsep Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah berbeda, ini dapat dilihat dari karakteristik dan portofolio produk baik itu produk simpanan (penghimpunan dana) maupun dari produk Kredit/pembiayaan (penyaluran dana). Kesamaannya hanya pada landasan hukum operasionalnya yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Permasalahan mendasar yang menjadi penyebab masyarakat (pihak yang berpendapat bank syariah dan konvensional sama) adalah UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perbankan yang juga sekaligus menjadi dasar pendirian dan operasional bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Oleh sebab itu tuntutan masyarakat untuk membuat undang-undang perbankan syariah tersendiri sangat beralasan dan sangat mendesak untuk semakin memperjelas perbedaan-perbedaan yang sudah ada.
Melihat Paradigma yang berkembang di masyarakat tentang Konvensional atau Syariah maka pemerintah telah mempersiapkan draf dalam bentuk RUU tentang perbankan syariah. Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah telah cukup lama dibahas baik oleh pemerintah maupun oleh wakil rakyat sangat mendesak juga untuk disahkan menjadi undang-undang agar dapat menjadi legitimasi hukum yang akan mendorong perkembangan perbankan syariah termasuk memenuhi target pertumbuhan market share sebesar 5 persen pada tahun 2008 dan sebesar 11 persen pada tahun 2011. Selain itu Undang Undang tentang Perbankan Syariah juga akan memberikan dampak positif berupa legitimasi hukum pemerintah, sehingga komitmen pengembangan perbankan syariah tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah
2.5. Sistim Bagi Hasil Dalam Pola Syariah
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan..
2.6. Pendapatan
1. Pengertian Pendapatan
Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang atau golongan pada umumnya akan selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhan hidupnya secara lengkap dimana hal ini tergantung dari pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang berupa keuntungannya, upah, gaji, bunga, sewa dan deviden yang merupakan suatu arus yang diukur dalam waktu tertentu ( Kadariah, 1991 : 261).

Pendapatan adalah tujauan akhir dari setiap usaha yang dilakukan, besar kecilnya pendapatan yang dicapai tergantung pada bidang usaha yang dijalankan, keterampilan tenaga kerja yang digunakan dan modal yang dimiliki.
Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1979) Pendapatan adalah indikator yang mengukur tingkat kemampaun seseorang atau masyarakat karena pendapatan mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu masyarakat.
Dalam pengertian sehari-hari kita mengenal adanya pendapatan bersih dan pendapatan kotor.
a. Pendapatan kotor (Total Revanue) adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan seluruh hasil produksi dikalikan dengan harga jual masing-masing barang hasil produksinya.
b. Pendapatan bersih (Net Revanue) adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dari biaya-biaya.
Dari pengertian diatas, maka pendapatan dapat didefinisikan sebagai suatau nilai ekonomi yang dterima oleh suatu Rumah tangga dalam waktu tertentu yaitu 1 (satu) tahun yang dapat dipergunakan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan tabungan dimasa depan

2. Sumber- Sumber Pendapatan
Sumber – sumber pendapatan dalam perusahaan sering kali tidak teraliasi dengan adanya berbagai masalah yang timbul baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari luar perusahaan.
Sumber- sumber pendapatan perusahaan bisa berasal dari hasil produksi, atau usaha yang dilakukan, bisa berupa hasil keterampilan Tenaga Kerja seperti Upah, sewa, gaji dan sebagainya.
Adapun sumber- sumber pendapatan dalam perusahaan dan koperasi menurut Sumitro Djojohadikusuma ( 1979) adalah :
a. Pendapatan dari usaha Pokok
Yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari usaha utama ( pokok) yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.
b. Pendapatan dari usaha sampingan
Yaitu pendapatan yang diterima oleh perusaan dari usaha- usaha sampingan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
3. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi pendapatan
Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan dan Pelatihan Koperasi tahun (1997) :
pendapatan koperasi akan lebih maksimum jika koperasi tersebut memenuhi beberapa kriteria yaitu :
1. Sumber Daya Manusia
Jika sumber daya manusia yang mengelola suatu koperasi memiliki tingkat kemampuan (skill) yang tinggi, maka perusahaan itu akan mudah berkembang, karena mereka tahu akan membawa kearah mana koperasi tersebut guna mencapai tujuan akhir yaitu keuntungan
2. Perubahan Teknologi
Jika dalam perusahaan atau koperasi tersebut mengikuti perkembagan teknologi yang dapat mendukung perkembagan koperasi tersebut.
3. Keahlian (skill) jika skill yang dimiliki oleh perusahaan atau koperasi sangat baik berarti koperasi tersebut mengalami perkembangan yang dari waktu ke waktu terus meningkat.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan yang dicapai oleh perusahaan adalah:
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
2. Tekonologi yang digunakan
3. Profesionalisme
4. Perhitungan Pendapatan dengan Pola Syariah
Perhitungan pendapatan atau yang dikenal dengan istilah Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.
Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).
Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.
Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.
Berdasarkan devinisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit).
Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.
Revenue pada perbankan Syari’ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.
Perbankan Syari’ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.
Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.. (Ach. Bakhrul Muchtasib, 2007).
2.7. SHU (Sisa Hasil Usaha)
Perhitungan sisa hasil usaha dengan sistem syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah Profit sharing. Menurut etimologi Indonesia Profit adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).
Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.
Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.
Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.
Motivasi perusahaan adalah menberikan pelanyanan kepada anggota dan perusahaan juga untuk memberiakan pelanyanan kepada masyarakat. Pelanyanan tersebut meliputi berbagai fungsi ekonomi atas komodity atau yang perlu dipasarkan oleh para anggoatanya.
Menurut undang-undang No. 25 (1992: 18) Didalam sendi-sendi dasar koprasi menyatakan bahwa sisa hasil usaha dibagikan kepada para anggota koprasi sesuai dengan jasa yang diberikan kepada koprasi.
Di Indonesia keuntungan disebut atau dikenal sisa hasil usaha (SHU). Untuk mengetahui sisa hasil usaha suatu perusahaan dapat dilihat pada neraca akhir tahun yang merupakan keuntungan bersih atau kerugian.
pembagian atas Sisa Hasil Usaha (SHU) didasarkan pada jasa para anggota kepada koperasi yang berjasa, kepada koprasi ialah yang banyak melakukan peminjaman kepada koperasi. jadi dapat dikatakan berjasa kepada koperasi ialah mereka yang dapat mendapatkan keuntungan bagi koperasi.
pengatur tentang keuntungan koperasi juga diatur dalam anggaran dasar tiap koperasi dan dinyatakan pasalnya tentang sisa hasil usaha uatau keuntungan koperasi. di negara kita ini keuntungan atau sisa usaha selalu dilihat dari mana datangnya keuntungan tersebut.
Makin besar volume usaha koperasi makin banyak pula anggota yang dapat dilayani termasuk anggota masyarakat yang dapat dilayani termasuk anggota masyarakat yang tinggal diwilayah kerjanya. Akibat adanya keuntungan koprasi maka ada yang didapat dari transaksi dengan bukan anggota. Keuntungan yang berasal dari hasil kegiatan dengan anggota dapat dibagikan kepada anggota dan dapat digunakan untuk keperluan lain (ongkos-ongkos dan lain sebagainya) supaya kegiatan koperasi tetap berjalan sebagai biasanya. Sedangkan keuntungan yang berasal dari buakan anggota dapat digunakan untuk biaya penanganan usaha koperasi dan cadang modal koprasi.
2.8. Perhitungan SHU dengan Pola Syariah
Dalam perkembangannya, teknik perhitungan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dilakukan perubahan. Perkembangan teknik ini dimaksudkn untuk mendapatkan hasil yang lebih adil antara pihak bank dengan nasabah. Bagitujua yang terjadi pada perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi. Perhitungan bagi hasil dengan pola syariah adalah pada aspek :bobot dan pengakuan dana dar pihak ketiga yang diperhitungkan bagi hasil sebesar Rp. 1000. adapun pola perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Distribusi ke tiap Nasabah

Perhitungan hasil investasi untuk setiap rupiah dana nasabah
Penetapan pendapatan yang akan didistribusikan; jenis dan jumlah

Bagi hasil tiap Nasabah

Diperoleh bagi hasil dana nasabah
Diperoleh pendapatan yang akan dibagihasilkan

4. Tata Cara Bagi Hasil Dana Funding
Tata cara bagi hasil funding dapat dilakukan dengan cara:
a. penyertaan dana sahibul maal dalam investasi dikoreksi dengan giro wajib minimum
b. Bobot dihilangkan atau diseragamkan menjadi 1
c. Bobot relatif investasi dalam valuta Asing
d. Cara perhitungan relatif lebih mudah
e. Mempermudah perencanaan
f. Menggunkan ekivalen rate dengan hasil investasi per rupiah dana nasabah
Atau dapat dicari dengan rumus:
dan untuk menghitung peroleh SHU per 1000 setoran anggota dapat dihitung dengan rumus.

Keterangan:
E = Pendapatan setiap per 1000 setoran nasabah
B = Dana yang disalaurkan melalui unit usaha simpan pinjam
C = cicilam pokok pinjaman
D = Pendapatan dari unit simpan pinjam
A = dana setoran anggota
H = Proporsii bagi hasil per anggota
G = Nisab/pajak setoran
F = Saldo rata-rata tahunan nabasah
5. Bagi Hasil dalam penetapan Dana
Bagi hasil dalam penempatan dana/output dana/ pembiayaan/kredit yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana aqad syarikah atau dengan produk mudhabarah dan produk musyarikah.
Untuk mengetahui peroleh Sisa Hasil Usaha dengan pola syariah yang diterima oleh anggota dalam koperasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:
S = P – (B+A )
Dimana S = SHU Bersih
P = Profit (keuntungan yang dihitung) dalam setoran ke Koperasi
B = Bagian anggota (60%) dan profit
A = cicilan Pokok anggota (10%) dari profit
(Muhamad, 2006)

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, satu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sitematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang disellidiki.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara.
Adapun alasan dilakukan penelitian di KATALA PT. Nwemont Nusa Tenggara didasarkan pada pertimbangan:
1. Adanya kesediaan dari Pimpinan KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan selama mengadakan penelitian di tempat tersebut.
2. Sesuai dengan permasalah yang diteliti yaitu implimentasi sitem syariah dalam perlakuan pendapatan dan implimentasi sitem syariah terhadap perolehan SHU pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara
3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus hungannya dengan implimentasi sitem syariah dalam perlakuan pendapatan dan implimentasi sitem syariah terhadap perolehan SHU pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara
3.4. Teknik Pengumulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara ( interview), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab, secara langsung dengan karyawan atau staf yang diberi wewenang oleh pimpinan koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat, menyalin atau mengcopy data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
3.5. Jenis dan Sumber Data
3.5.1. Jenis DAta
Jenis data yang dipergunakan dalam peneltiain ini adalah:
1. Data kuantitatif yaitu data yang daoat diukur berupa angka-angka yang terdiri dari:
a. Laporan neraca selama 3 tahun terakhir priode 2004-2006
b. Laporan Rugi Laba selama 5 tahun terakhir priode 2004-2006
2. Data Kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka – angka yang dapat menunjang penelitian ini, seperti informasi yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
2.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah:
1. Data primer yaitu data yang langsung diterima dari pimpinan dan staf Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur –litelatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
3.6. Prosedur Analisa
Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu implimentasi sitem syariah dalam perlakuan pendapatan dan implimentasi sitem syariah terhadap perolehan SHU pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara, maka dilakukan beberapa prosedur analisa:
3.6.1. Analisa kualitatif
Analisa kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi sistem syariah dalam perlakuan pendapatan pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara

3.6.2. Analisa Kuantitatif
Untuk mengetahui peroleh Sisa Hasil Usaha dengan pola syariah yang diterima oleh anggota dalam koperasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:
S = P – (B+A )
Dimana S = SHU Bersih
P = Profit (keuntungan yang dihitung) dalam setoran ke Koperasi
B = Bagian anggota (60%) dan profit
A = cicilan Pokok anggota (10%) dari profit
(Muhamad, 2006)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Koperasi Katala
Koperasi Katala PT. Newmont didirikan pada tanggal 12 Juni 1995 dengan Badan Hukum Nomor 32/BH/KWK.23/VI/ tanggal 12 Juni 1995 dan pada waktu itu diketuai oleh Bapak Safrudin Maula beserta jajarannya sampai dengan tahun 2000, berlokasi di Perkantoran PT. Newmon Jalan Pendidikan No. 65 Mataram. Dan kemudian pada tahun 2000 Lokasi Koperasi Katala PT. Newmont pindah ke Sumbawa. Koperasi Katala PT. Newmont pada tahun 2000 – 2002 di Ketuai oleh Bapak Mesra Jayadi. Dan pada tahun 2003 sampai dengan saat ini di Ketuai oleh Bapak Gunawan Rayes.
Pendanaan kegiatan usaha Koperasi Katala PT. Newmont sebagian besar bersumber dari dana murni Koperasi Katala PT. Newmont disamping suntikan dari Bank Syariah Mandiri dan pihak ketiga lainnya
4.1.2. Struktur Organisaisi
Struktur organisasi merupakan alat yang dipakai manajer pengurus dalam mencapai tujuan koperasi, dimana dengan ditetapkannya struktur organisasi koperasi maka tugas dan tanggung jawab akan dapat ditentukan secara jelas.
Pada umumnya bentuk struktur organisasi koperasi sama yaitu dalam bentuk garis/lini, dimana Rapat Anggota merupakan wewenang paling tinggi yang dilanjutkan ke pengeurus sebagai atasan dan langsung mengalir ke bawah secara hirarkinya.
Untuk memperjelas pencatatan di atas, dibawah ini penulis sajikan bagan struktur organisasi dan uraian tgas serta tanggung jawab dari masing-masing bagan sebagai berikut.
Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Koperasi Katala PT.Newmont.
R A T

.
PENGURUS

MANAJER

GERAI HALLO
UNIT SIMPAN PINJAM
UNIT WASERDA

ANGGOTA

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992, perangkat koperasi secara keseluruhan terdiri dari :
1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yang dipakai oleh anggota dalam menyalurkan hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip ”satu orang satu suara” dengan demikian melali forum rapat anggota yang memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan, dan biasanya diadakan setiap tahun atau periode kepengurusan koperasi. Rapat anggota menetapkan :
a. Anggaran dasar
b. Kebijakan umum dibidng organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
f. Pembagian sisa hasil usaha.
g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
2. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.
3. Pengawas koperasi adalah suatu lembaga perangkat organisasi koperasi, yang sama sekali berada di luar lembaga pengurus yang tugasnya mengawasi kinerja pengurus (alat control bagi pengurus), namun kedudukannya setara dengan pengurus.
4. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan operasinal koperasi yang diangkat oleh pengurus dari luar anggota.
5. Unit kegiatan adalah kegiatan-kegiatan operasional koperasi yang dikelola orang yang dipercayai oleh pengurus untuk membantu manajer dalam melaksanakan kegiatan operasional.
6. Anggota koperasi adalah orang yang secara sukarela untuk bergabung didalam keanggotaan koperasi dan membantu syarat untuk menjadi anggota koperasi.
Anggota koperasi mempunyai tugas :
1. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar
Sesuai dengan struktur organisasi di atas, maka akan dijabarkan uraian jabatan pada Koperasi Katala PT. Newmont periode 2006 – 2008 di bawah ini :

Tabel 1. Nama-nama Pengurus Koperasi Katala PT. Newmont

Pengurus Nama
1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Bendahara Gunawan Rayes
NB. 4306

Mesra Jayadi
NB. 2440

Kunruang Budiman
NB. 3366

Badan Pengawas Nama
1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Manajer Mirza Renaldi, AZ
NB. 1287

Fitri Wiharti
NB. 4872

Ali Sadikin
NB. 0888

Jamal
KTL. 035

4.2. Hasil Dan Pembahasan
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini difokuskan pada implementasi sitem syariah dalam perlakuan pendapatan jasa simpan pinjam dan implementasi sistem syariah terhadap perolehan SHU.
Untuk memberikan arah, maksud dan tujuan penelitian ini maka dipaparkan data untuk mendukung dan membandingkan penelitian yang dilakukan. Data yang dimaksud adalah data mengenai jumlah Pendapatan Jasa Simpan Pinjam dan SHU yang dicapai oleh Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGARA Pada kurun 1 tahun yaitu tahun 2005 secara konvensional yaitu sebagai berikut:
4.2.1. Perhitungan Pendapatan
1. Perhitungan Pendapatan Jasa Simpan Pinjam Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA secara Konvensional
Pendapatan jasa simpan Pinjam Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pos-Pos Pendapatan Jasa Simpan Pinjam Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA TAHUN 2005

Pos –Pos Pendapatan Jasa Simpan Pinjam Tahun 2005
Pendapatan Bunga Simpan Pinjam 1,158,024,192.00
Pendapatan Administrasi Pinjaman 115,631,218.00
Pendapatan layanan antar 235,800.00
Pendapatan Fee Pos dan Giro -
Pendapatan Unit Grai Hallo Telkomsel 39,383,284.00
Pendapatan Jasa Kredit FIF/GE 72,328,877.00
Pendapatan Jasa Administrasi Kredit FIF/GE 2,198,500.00
Pendapatan Jasa Internet 38,894,164.80
Pendapatan Jasa Operasional Lainnya 7,606,398.00
Jumlah 1,434,302,433.80
Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat Perhitungan pendapatan jasa simpan pinjam secara konvensional pada Koperasi KATALA NEWMONT NUSA TENGGARA untuk tahun buku 2005 mencapai Rp. 1,434,302,433.80.
2. Perhitungan Pendapatan Jasa Simpan Pinjam Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA secara Syariah
Perhitungan Pendapatan Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA secara syariah hampir tidak berbeda dengan dengan sistem konvensional, akan tetapi pada sistem syariah pendapatan suatu organisasi belum dikatakan bersih jika dalam perhitungan pendapatan tersebut tidak memberikan zakat mal (zakat harta) sebesar 2,5% dari total pendapatan tersebut.
Oleh karena itu pada zakat mal ini lah letak perbedaan perhitungan pendapatan secara konvensional dengan perhitungan pendapatan secara syariah, jadi jumlah pendapatan Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun 2005 adalah: Rp. 1,434,302,433.80 x 2.5% = Rp. 3,585,755.845 sehingga pendapatan bersihnya adalah Rp. 1,434,302,433.80 – Rp. 3,585,755.845 = Rp. 1,430,716,677.96
4.2.2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)
1. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA secara Konvensional
Sisa Hasil Usaha yang dicapai oleh Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA yang dihitung secara konvensional pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Secara Konvensional Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA TAHUN 2005

No Uaraian Tahun 2005
I Partisipasi Anggota
– Partisipasi Bruto Anggota 4,308,423,054.60
– Beban Pokok 2,682,536,867.00
Partisipasi Netto Anggota 1,625,886,187.60
II Pendapatan Dari Non Anggota
– Pendapatan 90,232,502.40
– Harga Pokok 79,586,971.00
Laba Kotor Non Anggota 10,645,531.40
Sisa Hasil Usaha Bruto 1,636,531,719.00
III BEBAN OPERASI
Beban Usaha 1,249,595,521.00
Sisa Hasil Usaha Koperasi 386,936,198.00
Beban Perkoperasian Anggota -
IV Pendapatan dan Beban Lain-lain 12,559,533.00
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak 399,495,731.00
Estimasi Pajak Penghasilan 102,345,000.00
SISA HASIL USAHA 297,150,731.00
Sumber: Data Primer diolah
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sisa Hasil Usaha yang dicapai oleh Koperasi KATALA PT NEWMONT NUSA TENGGARA yang dihitung secara konvensional pada tahun 2005 sebesar Rp. 297,150,731.00

2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA secara Konvensional
Untuk mengetahui peroleh Sisa Hasil Usaha dengan pola syariah yang diterima oleh anggota dalam koperasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:
S = P – (B+A )
Dimana S = SHU Bersih
P = Profit (keuntungan yang dihitung) dalam setoran ke Koperasi
B = Bagian anggota (60%) dan profit
A = cicilan Pokok anggota (10%) dari profit
(Muhamad, 2006)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Perhitungan Bagi Hasil dengan Pola Syariah Pada Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Tahun 2005

Tahun Laba Usaha Bagian Koperasi (30%) Bagian Anggota (60%) Cicilan Pokok (10%) SHU Bersih

2005 Rp297,150,731.00 Rp89,145,219.30 Rp148,575,365.50 Rp29,715,073.10 Rp178,290,438.60
Sumber : Data primer diolah

Sehingga jika dihitung SHU per anggota dengan pola perhitungan Syariah pada tahun 2005 yaitu sebanyak:
S = P – (B+A )
P = Rp. 297.150.731,00
B = Rp. 148.575.365
A = Rp. 29.715.073,10
Ditanya S…..?
(Rp. 297.150.731,00) – (Rp. 148.575.365+ Rp. 29.715.037,10)
= Rp. 178.290.438,60
Jadi diketahui SHU yang didapatkan oleh anggota dengan pola Syariah Pada Tahun 2005 sebesar Rp. 178.290.438,60

4.3. Interpretasi Data
Dari hasil analisa dan pembahasan dimuka, maka dapat dijelaskan implementasi sistem syariah dalam Pendapatan Simpan Pinjam dan implementasi sistem syariah terhadap peroleh Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh anggota koperasi dalam penelitiaan ini sebagai berikut:
Diketahui pendapatan jasa simpan Pinjam Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA yang dihitung dengan pola konvensional pada tahun tahun 2005, sebesar 1,434,302,433.80 sedangkan pendapatan koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara bila dihitung degan sistem syariah sebesar 1,430,716,677.96 setelah dikurangi zakat mal sebesar 2,5%.
Untuk perhitungan SHU yang di capai oleh Koperasi secara konvensional diketahui KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun 2005 sebesar Rp. 297,150,731.00. Sedangkan perolehan SHU dengan pola syariah yang di capai oleh Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun 2005 sebesar Rp. 178.290.438,60 maka disimpulkan perolehan SHU secara syariah yang dicapai oleh Anggota Koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun 2005 memiliki perbedaan signifikan dengan porelahan SHU dengan sistem Konvensional.
Dari data di atas diketahui ketika perlakuan pendapatan Simpan Pinjam, maka akan meningkatkan peroleh Sisa Hasil Usaha dengan pola syariah yang diterima oleh anggota dalam koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem syariah dalam pendapatan Simpan Pinjam dan implementasinya terhadap peroleh Sisa Hasil Usaha dengan pola syariah yang diterima oleh anggota dalam koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berbeda signifikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulans sebagai beriut:
Implementasi sistem syariah dalam perlakuan pendapatan simpan pinjam dan implementasi sistem syariah terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi KATALA PT. Newmont Nusa Tenggara berbeda signifikan.
5.2. Saran – Saran
1. Diharapkan bagi pihak Koperasi KATALA NEWMONT NUSA TENGGARA memberlakukan sistem syariah dalam perhitungan pendapatan guna menghindari hasil pendapatan tersebut dari hukum riba
2. Diharapkan bagi Anggota Koperasi utuk lebih meningkatakan jumlah setoran setiap tahunnya, untuk lebih meningkatkan Pendapatan serta perolehan SHU koperasi KATALA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA pada tahun – tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiawan Chandra,, 2007. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9911, 05/08/2007

Antonio Muhammad Syafi’i, 2001. Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek Gema Insani. Jakarta.

Baridwan Zaki, 1992. Intermediate Accounting. Edisi Ketujuh. BPFE. Yogyakarta.

_________, 194. Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode. BPFE. Yogyakarta.

Baswir Revirisond, 1997. Koperasi Indonesia Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Khishna Aditya, 2004. Membumikan Ekonomi Islam, alvabeta. bandung

Mandala, Muchtar, 2004, Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta

MA’ruf Amin, 2007, Prosefek Cerah Perbankan Islam, Bumi Putra. Jakarta

Muhamad, 2020, teknik perhitungan bagi jasil dan profit margin pada bank syariah, UII, Press Yogyakarta.

Metwally, Teori dan Model Perekonomian Islam, PT Bangkit Daya Insana, 1995 Dan sumber lainnya.

Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Group, 2006

Thomas Suyatno, dkk. 1999. Dasar-dasar Perkreditan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Zaenul Arifin, 2006, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Alvabet. Bandung

www. Wikipedia.or.id. beberapa pengertian tentang Koperasi.

About these ads

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: